TUGAS TUTORIAL

Lama tak berkunjung ke Tinada (Kanada) Heee.. hee.. istilah kerennya gitu katanya. Kali ini saya kembali Untuk yang ke tiga kalinya bertugas di Tinada Kabupaten Pak Pak Bharat ini sebagai Tutor Universitas Terbuka. Menyenangkan juga, walapun di sana sini banyak hal - hal yang tak sepadan dengan keinginan kita, tapi karena ini tugas ya... harus dijalankan dengan semangat. Tutorial untuk semester ini 2031.2 ini Tim yang turun ada sekitar 9 orang jadi gak sendirian, makanya suasananya juga jadi agak rame jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang lalu.Sama seperti sebelumnya  kami bermalam minggu di Sidikalang sebelum ke Tinada pada hari minggunya.

/

Semester 2013.2 kali ini kebetulan dapat mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD. Namun tugas kali ini lebih seru karena personilnya lebih banyak, ada 10 orang Tutor yang turun secara bersamaan pada hari Minggu.
Diantaranya  ada Pak Qudri, Pak Khairil, ini foto diambil ketika pulang lebih awal dan berjalan menuju pembangkit listrik PLTM Tinada.
Ok. itu sepintas cerita pengantar aja. Untuk selanjutnya kepada Para Mahasiswa Semester 2 khususnya untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD, untuk membantu pemahaman dalam pembuatan Rencana Pembelajaran silakan download Standar Isi Kurikulum KTSP SD disini, lalu cetak/ printout  bagian yang perlu saja.
Standar isi (download).
Dokumen ini dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas pada Modul 4 dan 5.
Untuk selanjutnya sebagai tindak lanjut silakan kerjakan Tugas Tutorial 2 berikut ini dapat di download disini
Tugas Tutorial 2 Strategi Pembelajaran . Selamat bekerja dan teruslah tetap semangat dalam belajar.

Tugas Tutorial Pendidikan Matematika 1 (Pokjar Sidikalang)

Pengisian Data Guru Online Untuk Pembayaran Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Profesi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai tahun 2013 uang tunjangan profesi guru akan langsung disalurkan ke rekening guru, tidak lagi melalui pemerintah kota/kabupaten. Kebijakan ini dilakukan karena penyaluran dana lewat pemerintah kota/kabupaten sering kali dananya terlambat diterima guru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, pemerintah sangat serius menyelesaikan persoalan tunjangan profesi guru yang sering kali uangnya terlambat diterima guru.

”Setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh, pemerintah pengambil kebijakan akan menyalurkan langsung dana itu ke tangan guru,” kata Nuh saat evaluasi program pendidikan 2012 dan rencana tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pekan lalu, di Jakarta.

”Kami menyadari ini pekerjaan rumah yang sulit. Kami akan kawal dana itu agar benar-benar sampai di tangan guru,” ujar Nuh.

Dari total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 337 triliun di tahun 2013, pemerintah mengalokasikan Rp 43 triliun untuk tunjangan profesi guru. Besarnya tunjangan profesi guru satu kali gaji pokok guru.

Banyak potongan

Menanggapi hal ini, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo berharap, tahun 2013 pembayaran tunjangan profesi guru akan lebih baik.

Dalam soal tunjangan profesi guru, kata Sulistiyo, masalah yang muncul antara lain banyaknya guru yang belum mendapat tunjangan profesi walau sudah lolos sertifikasi. Kalaupun menerima, dana itu sering terlambat hingga enam bulan. Selain terlambat, uang yang diterima guru tak utuh karena dipotong dinas pendidikan daerah dengan berbagai alasan. Kalaupun tidak dipotong, saat pencairan tunjangan profesi, guru diharuskan membeli berbagai perlengkapan pendidikan seperti laptop yang harganya lebih mahal dibandingkan harga pasar.

Sulistiyo juga menyoroti sulitnya guru swasta serta guru honorer mendapat tunjangan profesi. Saat ini dari sekitar 2,9 juta guru di berbagai jenjang pendidikan, sekitar 1,7 juta berstatus guru pegawai negeri sipil (PNS) dan sekitar 1,2 juta guru non-PNS, baik guru swasta, guru bantu, guru honorer, maupun status lainnya.

Dari rencana program pemerintah tahun depan, ujar Sulistiyo, tidak terlihat adanya rencana mengatasi kekurangan guru SD, tenaga administrasi, perpustakaan, dan laboratorium di sekolah. Persoalan tenaga kependidikan ini tidak pernah disentuh pemerintah pusat. ”Meski menjadi urusan daerah, tetap harus ada solusinya ketika daerah tidak menjalankan kewajibannya,” kata Sulistiyo. (LUK)

 

Sumber :

Kompas Cetak